Peran penegakan hukum di laut Indonesia sangat penting untuk menjaga keamanan dan kelestarian sumber daya laut. Penegakan hukum di laut merupakan upaya untuk mencegah berbagai kegiatan ilegal seperti penangkapan ikan secara ilegal, penyelundupan barang terlarang, dan pembajakan kapal.

Menurut Kapten Laut (P) Wisnu Pramandita, Kepala Staf Panglima TNI Angkatan Laut, “Peran penegakan hukum di laut Indonesia sangat vital dalam menjaga kedaulatan negara serta melindungi sumber daya laut yang semakin terancam oleh praktik-praktik ilegal.”

Saat ini, Indonesia memiliki berbagai lembaga yang bertanggung jawab dalam penegakan hukum di laut, seperti Badan Keamanan Laut (Bakamla), Kepolisian Republik Indonesia (Polri), dan TNI Angkatan Laut. Namun, kendala yang sering dihadapi adalah kurangnya sarana dan prasarana serta koordinasi yang belum optimal antara lembaga-lembaga tersebut.

Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI), Prigi Arisandi, “Diperlukan kerjasama yang baik antara lembaga penegak hukum di laut Indonesia untuk dapat mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi, seperti penangkapan ikan secara ilegal yang merugikan nelayan lokal.”

Dalam upaya meningkatkan peran penegakan hukum di laut Indonesia, diperlukan penguatan dalam hal pelatihan dan peningkatan kapasitas serta pengadaan sarana dan prasarana yang memadai. Selain itu, koordinasi antara lembaga-lembaga terkait juga perlu diperkuat untuk mencapai efektivitas dalam penegakan hukum di laut.

Dengan peran penegakan hukum di laut Indonesia yang semakin kuat dan efektif, diharapkan dapat menjaga keamanan laut serta keberlanjutan sumber daya laut untuk generasi mendatang. Semua pihak, baik pemerintah, lembaga penegak hukum, maupun masyarakat, perlu bekerja sama dalam upaya menjaga kelestarian laut Indonesia.