Pernahkah Anda mendengar tentang Badan Keamanan Laut (Bakamla) dan perannya dalam penegakan hukum di laut? Mari kita mengenal lebih dekat kewenangan Bakamla dalam menjaga keamanan maritim Indonesia.

Bakamla merupakan lembaga pemerintah yang bertugas dalam melindungi wilayah perairan Indonesia. Sebagai bagian dari TNI Angkatan Laut, Bakamla memiliki kewenangan yang luas dalam melakukan patroli laut, penegakan hukum, dan penanganan berbagai tindak kejahatan di laut.

Salah satu kewenangan utama Bakamla adalah dalam penegakan hukum di laut. Mereka memiliki wewenang untuk menghentikan dan memeriksa kapal-kapal yang diduga melakukan kegiatan ilegal di perairan Indonesia. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang memberikan kewenangan kepada Bakamla untuk melaksanakan kegiatan penegakan hukum di laut.

Menurut Kepala Bakamla, Laksamana Muda Aan Kurnia, “Kami bertanggung jawab untuk melindungi kedaulatan negara di laut dan menegakkan hukum maritim.” Hal ini menunjukkan betapa pentingnya peran Bakamla dalam menjaga keamanan laut Indonesia.

Dalam penegakan hukum di laut, Bakamla bekerja sama dengan berbagai instansi terkait seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan, Polisi Perairan, dan Bea Cukai. Kolaborasi ini memungkinkan penegakan hukum yang lebih efektif dan efisien di perairan Indonesia.

Selain itu, Bakamla juga bekerjasama dengan negara-negara lain dalam hal penegakan hukum di laut. Hal ini sesuai dengan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS) yang mengatur kerjasama internasional dalam menjaga keamanan maritim.

Dengan begitu, kita dapat melihat betapa pentingnya kewenangan Bakamla dalam penegakan hukum di laut. Dengan dukungan dari berbagai pihak, Bakamla terus berupaya untuk menjaga keamanan laut Indonesia dan melindungi sumber daya alam yang ada di perairan Indonesia. Semoga informasi ini dapat meningkatkan pemahaman kita tentang peran Bakamla dalam menjaga keamanan laut Indonesia.