Salah satu tantangan utama dalam penegakan hukum di perairan Indonesia adalah tingginya tingkat kejahatan maritim yang terjadi. Menurut data Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, setiap tahunnya terdapat ratusan kasus pencurian ikan, penangkapan ilegal, dan penyelundupan barang terlarang di perairan Indonesia. Hal ini tentu menuntut strategi penegakan hukum yang efektif.

Menurut Pakar Hukum Kelautan dan Perikanan, Prof. Dr. Harkristuti Harkrisnowo, “Penegakan hukum di perairan Indonesia memerlukan kerjasama antara berbagai pihak, mulai dari aparat kepolisian, TNI AL, hingga instansi terkait lainnya. Tanpa kerjasama yang baik, sulit untuk memberantas kejahatan di laut.”

Selain itu, salah satu strategi yang dapat diterapkan dalam penegakan hukum di perairan Indonesia adalah penguatan sistem pemantauan dan penegakan hukum di laut. Hal ini sejalan dengan pendapat Direktur Eksekutif Indonesia Ocean Justice Initiative, Zenzi Suhadi, yang menyatakan bahwa “Pemantauan yang lebih ketat dan penindakan yang tegas perlu dilakukan untuk menekan angka kejahatan di laut.”

Namun, tantangan lain yang dihadapi dalam penegakan hukum di perairan Indonesia adalah minimnya sumber daya manusia dan teknologi yang memadai. Menurut Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, “Pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan kualitas SDM dan teknologi yang digunakan dalam penegakan hukum di laut guna mendukung upaya pemberantasan kejahatan di perairan Indonesia.”

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tantangan dan strategi penegakan hukum di perairan Indonesia merupakan hal yang penting untuk diperhatikan guna menjaga kedaulatan negara dan keberlanjutan sumber daya laut. Diperlukan kerjasama yang baik antar berbagai pihak serta penguatan sistem pemantauan dan penegakan hukum di laut untuk mengatasi masalah tersebut.