Pentingnya peraturan hukum laut dalam pembangunan maritim Indonesia tidak bisa diabaikan begitu saja. Sebagai negara maritim, Indonesia memiliki potensi besar di sektor kelautan yang perlu dikelola dengan baik melalui peraturan yang jelas dan tegas.

Menurut Pakar Hukum Laut dari Universitas Indonesia, Prof. Dr. Hikmahanto Juwana, “Peran penting peraturan hukum laut dalam pembangunan maritim Indonesia sangatlah vital untuk menjaga keberlanjutan sumber daya laut serta mencegah konflik di perairan Indonesia.”

Salah satu contoh peraturan hukum laut yang penting adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan. Dalam undang-undang ini diatur mengenai pengelolaan sumber daya laut, perlindungan lingkungan laut, serta pemanfaatan laut secara berkelanjutan.

Dengan adanya peraturan hukum laut yang jelas, pembangunan maritim Indonesia dapat dilakukan secara terukur dan berkelanjutan. Hal ini juga menjadi acuan bagi pemerintah dan para pelaku industri kelautan dalam menjalankan aktivitasnya di laut Indonesia.

Menurut Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, “Peraturan hukum laut yang kuat akan memberikan kepastian hukum bagi para investor dan pelaku industri kelautan, sehingga investasi di sektor kelautan dapat terjamin dan berkembang dengan baik.”

Dengan demikian, peran penting peraturan hukum laut dalam pembangunan maritim Indonesia tidak bisa dipandang remeh. Perlu adanya kerjasama antara pemerintah, akademisi, dan pelaku industri dalam mengawal implementasi peraturan hukum laut guna mencapai tujuan pembangunan maritim Indonesia yang berkelanjutan dan berdaya saing global.