Bakamla: Penegak Hukum di Laut yang Berwewenang
Badan Keamanan Laut (Bakamla) merupakan institusi yang memiliki peran penting dalam penegakan hukum di perairan Indonesia. Sebagai penegak hukum di laut, Bakamla memiliki wewenang untuk melakukan patroli, pengawasan, dan penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia.
Menurut Kepala Bakamla, Laksamana Muda TNI Aan Kurnia, Bakamla bertugas untuk melindungi kedaulatan negara dan kepentingan nasional di laut. Dalam sebuah wawancara, beliau menyatakan bahwa “Bakamla memiliki peran strategis dalam menjaga keamanan laut dan mencegah berbagai tindak kejahatan di perairan Indonesia.”
Sebagai institusi penegak hukum di laut, Bakamla memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan penegakan hukum terhadap pelanggar hukum di laut. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengamanan Perairan Indonesia, yang memberikan mandat kepada Bakamla untuk melaksanakan tugas penegakan hukum di laut.
Dalam menjalankan tugasnya, Bakamla bekerja sama dengan berbagai instansi terkait, seperti TNI AL, Polri, KKP, dan Bea Cukai. Hal ini menunjukkan bahwa penegakan hukum di laut membutuhkan kerjasama lintas sektoral untuk dapat dilaksanakan dengan baik.
Menurut Direktur Eksekutif Pusat Studi Kelautan Universitas Indonesia, Dr. Dadang Rizki Ratman, peran Bakamla sebagai penegak hukum di laut sangat penting dalam menjaga keamanan laut dan melindungi sumber daya alam di perairan Indonesia. Beliau juga menekankan pentingnya peningkatan kapasitas Bakamla dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum di laut.
Dengan adanya Bakamla sebagai penegak hukum di laut yang berwewenang, diharapkan dapat meningkatkan keamanan laut di wilayah perairan Indonesia dan melindungi sumber daya alam yang ada. Melalui kerja sama lintas sektoral dan peningkatan kapasitas, Bakamla dapat menjadi garda terdepan dalam menjaga kedaulatan negara di laut.